Publicviral.com Situbondo, Jatim — Jum’at 5 September 2025: Jelang dimulainya berbagai proyek jasa konstruksi yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo bulan ini, tokoh aktivis anti korupsi sekaligus pemerhati kebijakan publik, Eko Febrianto, kembali mengingatkan Bupati Situbondo agar tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan pemimpin sebelumnya.
Peringatan tersebut disampaikan Eko saat diwawancarai sejumlah awak media pada Jum’at sore (5/9). Menurutnya, riak-riak dan kecurigaan yang berkembang di masyarakat terkait rotasi pejabat eselon II dan III serta dimulainya tahapan proyek harus dijawab dengan kinerja nyata yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Pengadaan proyek yang bersumber dari APBD seperti yang mulai dilaksanakan di Situbondo ini seharusnya direncanakan secara matang melalui proses perencanaan yang sesuai peraturan, terutama Perpres 12 Tahun 2021 dan aturan turunannya.Dan yang Terbaru perpres 46/2025, yang mana Perencanaan itu harus mengacu pada kebutuhan daerah, Juga melibatkan pemangku kepentingan, dan berlandaskan prinsip efisien, efektif, ekonomis, bersaing, serta adil. Jangan sampai ada praktik kongkalikong yang justru menjadi petaka di kemudian hari,” tegas Eko.
Ia menambahkan, pelaksanaan pengadaan idealnya tidak hanya memenuhi asas terbuka, transparan, adil, dan akuntabel, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan publik penting untuk memastikan proyek sesuai kebutuhan serta menghindari penyimpangan.
Eko juga menekankan pentingnya pengawasan ketat, baik dari internal pemerintah daerah seperti Inspektorat, maupun dari lembaga eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu dianggap krusial agar kasus penyalahgunaan kewenangan yang pernah terjadi di masa pemerintahan sebelumnya tidak terulang kembali.
“Ingat tagline Anda: Tak Congocoah ben Tak Co’ngeco’ah (tidak mau berbohong dan tidak mau mencuri). Jangan ingkari ikrar itu,” ujarnya dengan nada menagih janji.
Selain soal proyek, Eko juga menyoroti polemik mutasi pejabat eselon II dan III yang belakangan menuai pertanyaan publik. Ia mengingatkan agar proses rotasi tidak dilakukan secara tertutup, melainkan terbuka sesuai janji kampanye yang pernah disampaikan.
“Dulu dijanjikan setiap rotasi akan dilakukan secara terbuka, seleksi ketat, bahkan kalau bisa ditayangkan secara live agar publik tahu. Janjinya, pejabat yang dipilih harus berintegritas, kompeten, dan memiliki jaringan luas. Tetapi sekarang justru dipanggil satu persatu ke pendopo. Ini ada apa?” sindirnya.
Menurut Eko, mutasi seharusnya selaras dengan visi-misi kepala daerah, kebutuhan organisasi, serta pengembangan karier aparatur. Penempatan pejabat juga mesti berdasarkan kompetensi, rekam jejak, dan kinerja, bukan karena kedekatan personal, titipan, atau embel-embel politik.
“Kalau prinsip-prinsip ini diabaikan, maka jangan salahkan kami menjadi orang pertama yang akan berhadapan langsung dengan penguasa saat ini,” pungkas Eko dengan nada tegas.
(Red/Tim-Biro Siti Jenar Group Multimedia Situbondo Jatim)
