Publicviral.com Situbondo, 28 Juli 2025 — Kantor Kecamatan Jatibanteng hari ini didatangi oleh belasan warga Desa Kembangsari yang menyuarakan keresahan terkait bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran. Aksi yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 12.00 WIB ini dipicu oleh ketidaksesuaian data penerima bantuan yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Aduan berawal ketika sekitar tujuh warga, termasuk seorang janda berusia 56 tahun yang hidup miskin tanpa penghasilan tetap, mendatangi rumah Ketua RT 09, Subawi alias Pak Basor. Mereka mempertanyakan alasan tidak pernah menerima bantuan beras, padahal kondisi hidup mereka sangat memprihatinkan. Bahkan, beberapa warga mengungkapkan dalam Bahasa Madura, “Bedeh oreng mateh e pa olle” — menyindir bahwa orang yang sudah meninggal justru masih menerima bantuan, sementara mereka yang masih hidup dan miskin tak tersentuh program.
Ketua RT kemudian menindaklanjuti keluhan tersebut dengan menghubungi Kepala Dusun Krajan, Ghazali, dan Sekretaris Desa (Sekdes) Moh. Kholil. Namun, jawaban yang diterima justru membuat warga makin kecewa. Sekdes mengatakan bahwa data penerima bansos berasal langsung dari pusat dan jika tidak puas, warga disarankan untuk bertanya ke pihak yang lebih mengetahui.
Kekecewaan ini akhirnya meledak dalam bentuk aksi protes yang digelar di kantor kecamatan. Sekitar 15 warga mendatangi langsung pihak kecamatan untuk meminta penjelasan terkait validitas data DTKS yang dijadikan dasar penyaluran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Salah Sasaran dan Data Tak Diperbarui:
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan bahwa masih banyak orang tidak layak yang menerima bantuan, sementara mereka yang benar-benar miskin malah tidak masuk daftar. Bahkan, pihak pemerintah desa mengakui bahwa terdapat sedikitnya 7 warga yang telah meninggal dunia tetapi masih terdaftar sebagai penerima bantuan.
Taufik Hidayah, SH, tokoh masyarakat Desa Kembangsari yang juga seorang praktisi hukum, hadir mendampingi warga. Ia menyampaikan bahwa kekacauan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama: tidak akuratnya data DTKS, minimnya sosialisasi kepada warga, lemahnya pengawasan dari pemerintah, dan kurangnya koordinasi antara pusat, daerah, dan desa.
“Validasi data harus dilakukan segera, dan verifikasi lapangan penting agar bantuan benar-benar sampai pada yang berhak,” tegas Taufik.
Ia juga menambahkan bahwa pembaruan data sosial ekonomi masyarakat harus dilakukan secara berkala agar tidak terjadi ketimpangan seperti ini di masa depan.
Respons Kecamatan dan Aparat:
Camat Jatibanteng menyampaikan apresiasi atas kepedulian warga dan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah validasi dan verifikasi ulang DTKS. Menurut Camat, apa yang dilakukan warga merupakan bentuk partisipasi aktif dalam pengawasan pelayanan publik.
Sementara itu, Sekretaris Camat, Rudi, mengatakan bahwa pihak kecamatan mengalami keterbatasan karena tidak memiliki akses langsung ke data DTKS, yang dikelola sepenuhnya oleh pusat. Hal ini dinilai menjadi salah satu kendala utama dalam memperbaiki daftar penerima secara tepat di tingkat lokal.
Kapolsek Jatibanteng yang hadir dalam pertemuan mengimbau agar warga tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama proses penanganan keluhan ini berjalan. Hal senada juga disampaikan oleh Babinsa Desa Kembangsari, yang mewakili Danramil, agar suasana desa tetap kondusif.
Pihak Terkait yang Hadir
Dalam pertemuan tersebut hadir pula:
Sekretaris Desa: Moh. Kholil
Perangkat Desa: Muksid
Kepala Dusun Krajan: Ghazali
Petugas Intel dari Polres Situbondo
Ketiga perangkat desa tersebut membenarkan bahwa memang ada nama-nama warga yang telah meninggal dunia, tetapi masih tercantum dalam daftar penerima bansos. Mereka menyebutkan sekitar tujuh orang dengan status meninggal yang belum dikeluarkan dari sistem.
Harapan Warga:
Warga berharap agar kejadian seperti ini tidak terus berulang. Mereka mendesak adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem pendataan penerima bantuan. “Kami ingin keadilan. Jangan sampai orang yang mampu terus-menerus menerima bantuan, sementara kami yang butuh justru terabaikan,” ujar salah satu warga yang ikut aksi.
Dengan sorotan publik yang makin tajam terhadap akurasi distribusi bansos, aksi ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah agar segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem DTKS—agar bantuan benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan, dan bukan hanya menjadi catatan angka dalam sistem yang kaku dan usang.
(Red/Tim)
